Menggali Nalar Capres Prabowo Subianto Soal Kecurangan Pemilu 2019

Berita Politik.com, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian usai mengumandangkan penolakan terhadap hasil Pilpres 2019, Selasa 14 Mei 2019. Jika mengacu jadwal Komisi Pemiluan Umum (KPU), baru 22 Mei mendatang hasil akan disampaikan secara resmi.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan, pihaknya tidak mempercayai hasil pilpres dan menolaknya, lantaran dianggapnya banyak kecurangan.

Namun, berbeda dengan hasil pemilu legislatif, di mana pihaknya yakin dengan hasil itu. Walaupun ada pelanggaran, namun hal itu dinilai tidak banyak.

"Di pilpres itu ada indikasi penyelenggara negara bermain. Beda dengan pileg. Di pileg ada pelanggaran, tetapi tidak TSMB (terstruktur, sistematis, masif, dan brutal)," kata Andre, Rabu (15 Mei 2019).

(PORKASPOKER) - Politisi Gerindra ini juga menjelaskan, apa yang disampaikan Capres Prabowo Subianto kemarin, menjawab tantangan sejumlah pihak yang meminta kubunya mengungkapkan data. Ia menilai banyak yang penaik setelah mendengar pidato Capres Prabowo Subianto.

Andre juga menuturkan, apa yang disampaikan capres Prabowo Subianto semata-mata untuk memberitahu masyarakat bahwa banyak kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan pilpres.

"Ini agar rakyat tahu. Sehingga saat dilaporkan ke Bawaslu, namun Bawaslu akan menangani secara serius dan tidak berani main-main," jelas dia.

Menanggapi sikap dari capres Prabowo Subainto yang percaya dengan hasil Pileg, namun menolak pilpres, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIP), Indria Samego menilai hal itu sebagai hal yang wajar bagi pihak yang kalah.

"Itu biasa saja, meski rumusnya pemilu paket. Tetapi kalau dirinya dirugikan, akan marah. Tetapi apakah perilaku yang sangat subyektif harus dituruti?" kata Indria.

AGEN POKER - Senada, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, melihat adanya makna ganda dalam nalar capres Prabowo Subianto. Namun hal ini jelas mempengaruhi citra politiknya selama ini.

"Ada sikap ambiguitas yang ditunjukan capres Prabowo Subianto, ini hanya membenarkan apa yang dimauinya saja," jelas Arie.

Ia menjelaskan, jika memang ada suatu kecurangan, hendaknya kubu Prabowo Subianto mengacu pada Undang-Undang sebagai produk politik yang disepakati bersama. Caranya yaitu dengan melapor kepada Bawaslu, bukan dengan mengerahkan kekuatan massa melalui gerakan people power.

"Jangan-jangan belum diuji, sudah mengatakan hasilnya," kata Arie.

BANDAR POKER - Ia menerangkan, ini jelas akan memperburuk proses demokrasi di Indonesia yang tengah berjalan. Terlebih, masih katanya, masyarakat nantinya akan menjadi ragu dengan para elite politik di Indonesia.

"Semakin merosotkan proses demokasi kita. Masyarakat akan menjadi ragu kepada elitenya," jelas dia.

Gerakan Kubu Nomor Urut 02

AGEN CEME - Sementara itu, Peneliti Saiful Mujani Research Consulting (SMRC),  Sirojudi Abbas, memandang Prabowo Subianto dan BPN menerapkan 'double standard', yang kontradiktif. Justru ini semakin menunjukkan mereka tidak percaya dengan tuduhan yang dilemparkan selama ini.

"Mereka tidak yakin bahwa pemilu curang, KPU dan Bawaslu tidak netral dan bahkan menjadi bagian dari konspirasi tersebut. Jika percaya, mereka harusnya tolak juga hasil Pileg sekalian. Toh yang mentyelenggarakan adalah KPU yang sama, diawasi oleh Bawaslu yang sama. Lewat proses dan tahap yang sama," jelas Sirojudin.

Ia menuturkan, tuduhan dan klaim dari capres Prabowo Subainto serta timnya tentang hasil Pilpres, hanya sekedar gertakan. Karena mereka tahu akan kalah.

"Capres Prabowo Subianto dan BPN juga sudah tau akan kalah. Tetapi mereka masih berusaha melakukan bergaining," kata Sirojudin.

Bergaining atau tawaran yang dimaksudnya adalah semacam "cost recovery", untuk didengar oleh capres Joko Widodo.

"Biayu finansial untuk pilpres kan tidak kecil. Akibat kekalahan, peluang mereka untuk mengembalikan biaya itu sangat kecil. Mereka bisa terhindar dari kerugian jika pemenang membantu menutup "cost" yang sudah dikeluarkan tersebut. Bentuknya tentu tidak harus uang keras. Tetapi bisa dalam bentuk lain. Misalnya proyek atau bantuan kebijakan," ungkap Sirojudin.

BANDAR CEME - Namun, masih kata dia, dugaan itu tidak akan cukup. Karena faktanya, hasil Pemilu menunjukkan suara capres Prabowo Subianto dan kubu BPN cukup besar.

"Atas dasar itu, hemat saya, mereka boleh jadi minta "plus" di luar cost recovery. Misalnya, dalam bentuk "power sharing", turut andil di pemerintahan, posisi-posisi lembaga negara, BUMN atau di legislatif," jelas Sirojudin.

"Mereka berharap, itu akan membantu memperkuat bergaining mereka dan memungkinkan mereka mendapat 'cost recovery plus' tadi secepatnya. Sebab jika KPU sudah menggumumkan hasilnya, dan nilai bergaining capres Prabowo Subianto semakin kecil, bahkan hilang," kata Sirojudin.\

Tidak Siap Kalah dan Letusan Emosi Sesaat

AGEN DOMINO - Sementara, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menyayangkan apa yang disampaikan capres Prabowo Subianto kemarin. Karena belum ada pengumuman resmi.

"Kita sayangkan penolakan itu tidak dibangun atas data dan fakta, karena yang dilakukan hanyalah asumsi dan wancana bahwa telah curang, tetapi curangnya dimana, siapa yang melakukan, bagimana modelnya dan modusnya, tidak kita dapatkan informasi itu dari capres Prabowo Subainto," kata Karding.

Ia menuturkan, capres Prabowo Subainto tidak menunjukan sikap sebagai seorang negarawan. Bahkan ia menganggap capres Prabowo Subianto tidak siap kalah atau menang, sesuai komitmen kampanye damai yang dilakukan oleh KPU sebelumnya.

"Karena ini dilakukan oleh capres Prabowo Subianto, maka ini akan mengganggu ketenangan di masyarakat," jelasnya.

BANDAR DOMINO - Politik PKB ini berharap, apa yang disampaikan capres Prabowo Subianto hanya bentuk letusan emosi sesaat dan bukan satu sikap politik yang permanen. Karena akan memberi dampak serius, dan terutama bagi hasil Pileg.

"Kalau tidak mengakui hasil Pilpres sebenarnya secara tidak langsung Pileg juga tidak diakui. Kalau tidak ada diakui tersebut, itu artinya tidak pantas dan patut kemudian dilantik Anggota DPR RI dari Gerindra, dan termasuk partai koalisi 02, kalau secara institusi mereka menolak itu. Ada konsekuensi lanjutan, berupa kemungkinan tidak diakui Pemilu," ungkap Karding.