Menkes Nila S Moeloek Belum Temukan Kejanggalan dari Kasus Ketua KPPS Wafat

Berita Politik.com, Jakarta - Kementerian kesehatan (Menkes) Nila S Moeloek menilai tidak ada kejanggalan dalam kasus meninggalnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Menurut dia, para petugas KPPS itu meninggal karena masalah kesehatan.

(PORKASPOKER) "Jadi kita bisa melihat di sini, kematian yang terjadi adalah kematian yang tentu kami melihat belum dapat ditemukan atau kita menemukan kecurigaan yang tidak wajar. Jadi wajar dapat dijelaskan karena adanya penyakit yang menyertai kematian ini," kata Nila dalam Rapat Dengar Pndapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (14 Mei 2019).

"Dan dengan diberikan beban yang terlalu besar, tentu ini akan menjadi pemicu dalam hal ini," sambungnya. AGEN POKER

Nila menjelaskan, pada dasarnya para petugas KPPS adalah warga yang memiliki umur di atas 50 hingga 70 tahun. Pada umur itu, lanjutnya, rentan terkena atau sudah memiliki riwayat penyakit. Sedangkan dari sisi penyakit yang diderita oleh KPPS, juga didominasi oleh kardiovaskular, stroke dan hipertensi. Dalam kasus ini kematian terbanyak berasal dari penyakit jantung, asama dan kecelakaan. BANDAR POKER

"Jadi penyakit jantung ini atau kardiovaskuler penyebab terbanyak. Kemudian kedua adalah pernapasan itu ada termasuk asma dan resbenatory itu sekitar 20%, kecelakaan di sini 9% cukup tinggi," ungkapnya.

AGEN CEME - Terkait permintaan autopsi dari berbagai pihak, Nila menutukan tidak semuanya bisa ditangani Kementerian Kesehatan. Sebab beberapa jenis autopsi adalah wewenang kepolisian.

"Yang forensik itu adalah kalau kita sudah curiga kematiannya tidak wajar, kemudian tentu ada juga pengajuan dari keluarga, dan tentu itu ranahnya polisi, dan itu bukan juga dari kami. Kami yang bisa kami lakukan adalah otopsi verbal," ucap dia.

Petugas KPPS Diracun Itu Pemikiran Sesat

BANDAR CEME - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta publik agar berpikir jernih terkait semakin bertambahnya korban petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2019. Ia menilai isu-isu petugas KPPS yang meninggal karena diracun adalah pemikiran sesat.

"Saya berharap, tidak berkembang menjadi bola liar. Seolah ada racun, ini sudah berpikir yang sesat ini. Tidak ada. Harus kita jelaskan cukup gamblang, kepada masyarakat agar masyarakat tidak tanda tanya kondisinya seperti apa," kata Moeldoko di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (14 Mei 2019).

AGEN DOMINO - Ia meminta seharusnya publik juga harus memperbaiki dari waktu ke waktu terkait fenomena tersebut. Dan bukan menyindir satu sama lain. Ia meminta semua pihak peduli terhadap hal tersebut.

"Kita harus menghormati itu janganlah mengganggu pikiran, psikologi dari keluarga korban. Sekali lagi tidak ada upaya dari permintaan yang macam-macam," ungkap Moeldoko.

Kemudian Moeldoko juga meminta kepada semua pihak agar tidak mengaitkannya dengan ranah politik. Sebab persoalan korban KPPS adalah persoalan pekerjaan.

"Jadi tidak ada tolong, tidak dibawa-bawa ke ranah politik. Kasihan, keluarga korban yang sudah mengiklaskan, keluarganya bekerja secara sukarela," ungkap Moeldoko.

"Volunteer yang berkerja secara sukarela yang digaji tidak besar, jangan lagi timbulkan beban yang besar lagi kepada pihak keluarga yang katanya diracunlah. Jangan merendahkan atas jasa-jasa yang diberikan oleh keluarga mereka kepada negara ini," lanjut Moeldoko.

Komentar Jusuf Kalla (JK)

BANDAR DOMINO - Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai beberapa pihak yang menyebutkan ratusan petugas KPPS atau Kelopok Penyelenggara Pemungutan Suara yang meninggal dunia diracun adalah berlebihan. Ia mengatakan hingga saat ini belum ada fakta terkait kabar petugas yang diracun tersebut.

"Mungkin tuduhan bahwa diracun itu berlebihan saya kira, motifnya apa? mau dapat suara? bagaimana mungkin jadi tidak begitu. Dengan segala sesuatu harus kita periksa motifnya dan memang tidak ketemu motifnya," kata Jusuf Kalla di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Senin (13 Mei 2019).

Kemudian Jusuf Kalla JK pun menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga korban terkait adanya rencana Visum. Dan hal tersebut menanggapi terkait permintaan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto agar pihak berwajib melakukan tes visum.