Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi, dan Siapa Menteri yang Bakal Dicopot?

Berita Politik.com, Jakarta - Dalam wancana reshuffle kabinet Joko Widodo (Jokowi) kembali berembus. Dengan sejumlah menteri yang dikabarkan dalam posisi tidak aman dan berpotensi tergusur dari jajaran menteri Kabinet Kerja. Dengan pemicunya diduga adalah kasus hukum yang membelit mereka. Sejumalah menteri itu tengah berusaha dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus hukum di lembaganya masing-masing.

(PORKASPOKER) Setidaknya ada tiga menteri Kabinet Kerja saat ini yang dimintai keterangan oleh KPK. Mereka adalah Menpora Imam Nahrawi (kasus dana hibah KONI), Menag Lukman Hakim Syaifuddin (kasus dugaan jual belik jabatan), dan Mendag Enggartiasto Lukita (dugaan gratifikasi yang melibatkan politis Golkar Bowo Sidik). Status ketiganya saat ini masih saksi.

AGEN POKER - Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo menyatakan, reshuffle sangat mungkin dilakukan dana bisa kapan saja. Menurutnya, ada dua hal yang menjadi dasar ketika Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Yang pertama adalah soal kinerja, dan yang kedua jika menteri tersebut tersangkut kasus hukum.

Johan mengatakan, Jika ada menteri yang terseret kasus hukum, Jokowi biasanya akan langsung memanggil menteri tersebut ke istana untuk mengklarifikasi kasusnya.

"Atau bisa juga sebaliknya, menteri yang bersangkutan segera melapor ke istana terkait kasusnya," kata dia.

Dalam hal yang sama juga dilakukan terhadap tiga menteri yang tengah berurusan dengan KPK tersebut. Johan menyatakan, ketiga nama tersebut telah dipanggil ke istana untuk menjelaskan permasalahan hukum yang melibatkan nama mereka. Dalam pemanggilan dilakukan beberapa waktu lalu dengan rentang waktu berbeda.

"Hanya, sekali lagi, jangan langsung disimpulkan akan ada reshuffle. Konteks menteri dipanggil atau datang ke istana bukan karena akan ada reshuffle, tetapi hal biasa yang dilakukan ketika ada menteri berurusan dengan hukum. Klarifikasi," ujarnya.

BANDAR POKER - Terlebih, sampai saat ini para menteri yang berurusan dengan KPK tersebut belum ada yang menjadi tersangka, melainkan masih sebatas saksi. Johan menambahkkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mengvaluasi kabinetnya setiap saat. Dengan evaluasi para menterinya tidak berpatokan pada termin-termin tertentu atau sisa masa kerja.

"Presiden Jokowi selalu cross-check kinerja pembantunya kepada semua pihak. Dalam kunjungan kerja, beliau juga bertanya kepada rakyat soal kinerja menteri,"  jelas Johan.

Meski reshuffle adalah hak prerogatif presiden, Pak Jokowi selalu mendiskusikan keputusannya dengan sejumlah pihak.

"Pastikan ada diskusi dulu. Ketua Umum Partai biasanya diajak bicara, dan termasuk juga dengan Wapres Pak Jusuf Kalla," ujar Johan.

Sinyal Reshuffle Kabinat Presiden Jokowi Mengkuat

AGEN CEME - Ungkapan senada disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ia menyatakan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan reshuffle kabinet jika ada menteri yang terjerat korupsi.

"Dengan tersangka, otomatis itu mendapatkan perhatian mungkin di-reshuffle, tetapi kan selama ini kan tidak ada tersangka. Kalau semua orang mengatakan ada mandapat gratifikasi tapi tidak ada bukti, gimana maucepat orang," ujar JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Snin (13 Mei 2019).

Sementara itu, analis politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyakini, akan ada reshuffle jika sejumlah menteri yang saat ini tersankut masalah di KPK menjadi tersengka.

BANDAR CEME - Menurutnaya, perombakan menteri yang terjerat kasus hukum sangat penting dilakukan meski masa jabatan hanya menyisakan beberapa bulan lagi.

"Berapa pun sisa masa jabatan, kalau memang penting ya harus reshuffle, demi rakyat," tambahnya.

Pangi menambahkan, sejauh pengamatannya saat ini, kasus hukum menjadi alasan terkuat Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle.

"Kalau reshuffle berbatas kinerja, saya melihat sudah tidak kompatibel dengan waktu tersisa," terangnya.

AGEN DOMINO - Namun, terlepas dari apa pun alasannya, reshuffle kabinet di ujung masa jabatan tentu akan memberi beban berat bagi menteri pengganti. Menteri yang baru dituntut bisa bergerak cepat dan mudah beradaptasi untuk mengimbangi laju pemerintahan.

"Mereka sudah tidak lagi membuat program baru, tetapi bagaimana menyelesaikan program yang sudah dirancang dan dirancanakan menteri yang lama. Hanya meneruskan program yang sudah ada," ungkapnya.

Terpisah, pengamat politik dan CSIS (Centre for Strategic and Internasional Studies) Arya Fernandes menyatakan, jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap menteri yang tersangkut kasus hukum adalah hal yang relistis.

BANDAR DOMINO - Arya menyatakan, secara politis, reshuffle kabinat tidak akan mengganggu hubungan Presiden Jokowi dengan partai koalisi pengusung. Hasil Pilpres 2019, hampir bisa dipastiakan Presiden Jokowi akan kembali terpilih sebagai Presiden.

"Partai-partai tidak akan mengganggu karena mereka juga punya kepentingan menjelang pembentukan kabinet baru," tambahnya.

Arya menambahkan, meski dilakukan di ujung masa jabatan, reshuffle kabinet tidak akan mengganggu jalanya kinerja pemerintahan.

"Kalau Presiden tidak reshuffle tentu orang akan berpikir jelek ke Jokowi. Dan image Jokowi juga akan terpengaruh," pungkasnya.