Agus Harimurti Yudhoyono Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPD)

Berita Politik.com, Jakarta - Internal Partai Demoktar menghangat. Pemicunya, sejumlah kader senior yang bergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong untuk digelar Kongres Luar Biasa (KLB) partai berlambang mercy itu.

Dengan Garakan yang digagas oleh Max Sopacua, Ahmad Mubarok dan Dewan Pengawas Demokrat Isak tersebut, sengaja dibentuk untuk menyelamatkan partai yang dianggap mengkhawatirkan karena hanya bisa jadi partai tengah dengan perolehan suara 7,77% pada Pemilu 2019. AGEN POKER 

"Apakah ujungnya KLB (Kongres Luar Biasa), bisa saja terjadi," ujar Max Sopacua di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13 Juni 2019).

KLB tersebut dimaksudkan untuk merombak kepengurusan Partai Demokrat saat ini. Max berharap dengan adanya perubahan tatanan kepengurus bisa membawa Partai Demokrat kembali ke khitahnya.

"Tatanan organisasi tersebut baik jika SDM-nya baik, kalau SDM baik ada perubahan-perubahan," imbauannya.

Menurut Max, adanya perubahan kepengurusan dalam tubuh Partai Demokrat pun tidak sulit. Dengan KLB, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tengah memimpin partai bisa secara resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada putra sulungnya Agus Harimutri Yudhoyono (AHY). BANDAR POKER 

"Kalau KLB tidak susah-susah, Pak SBY tinggal menyerahkan kepada putra sulungnya Agus Harimutri Yudhyono (AHY) untuk memimpin partai ini," ucapnya.

Menurut dia, GMPPD menetapkan dalam momentum puncak untuk mendorong penyelenggaraan KLB paling lambat pada 9 September 2019. Dan tanggal tersebut diambil karena sesuai Pemilu 2019 dan sebelum Pilkada serentak 2020.

Senior-Senior Partai yang Cari Perhatian

Aksi sejumlah tokoh senior ini pun langsung menjadi bola salju di internal partai. Reaksi penolakan mencuat di seluruh daerah. DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta misalnya, secara tegas menolak usulan para senior partai itu. AGEN CEME 

"Usulan-usulan KLB itu hanya dari senior-senior partai yang sedang cari perhatian," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Taufiqurrahman di Jakarta, Sabtu (15 Juni 2019).

Dengan naik atau turunnya di perolehan suara partai dalam kontestasi pemilu merupakan hal yang biasa dan evaluasi pasca Pemilu memang harus dilakukan, namun bukan dengan KLB, ujar dia.

Mnurut dia, dalam pelaksanaan KLB tersebut baru bisa dilakukan kalau ada kejadian luar biasa dan ada angka minimal yang harus diusulkan DPC dan DPD Demokrat seluruh Indonesia. AGEN DOMINO 

"KLB bisa dilakukan kalau ada kejadian luar biasa, namun saat ini tidak ada. Kami berharap para senior-senior ini jangan memprovokasi, karena kami nilai mereka mau cari perhatian," ujarnya.

Dia menjelaskan, dengan perolehan suara Partai Demokrat di Jakarta cukup baik, misalnya di Pemilu 2019 memperoleh dua kursi DPR dan 10 kursi DPRD Jakarta.

Karena itu dia menilai pernyataan senior Demokrat itu hanya ingin mencari perhatian Komandan Kongasma Agus Harimutri Yudhoyono (AHY) karena sebagai sosok muda di internal partai dan akan menjadi tokoh sentral.

"Komentar mereka ini tidak pantas di tengah kondisi keluarga Presiden Ke-6 SBY yang sedang berduka. Mereka ini "ngaco", lebih baik keluar dari Partai Demokrat dari pada berkomentar tentang partai," tegas Taufiqurrahman. BANDAR CEME 

Peraturan Dalam Organisasi

Dalam tanggapan senada muncul dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka tegas menolak wancana kongres luar biasa (KLB) yang diembuskan para seniornya.

"Sangat prihatin dan menyesalkan dinamika yang terjadi akibat proklamasi GMPPD di tengah suasana duka dan berkabungnya seluruh keluarga besar Partai Demokrat atas wafatnya Ibu Ani Yudhoyono," kata Ketua DPD Partai Demokrat NTB Mahally Fikri di Mataram, Minggu (16 Juni 2019).

Dia menilai tidak ada dasar untuk KLB sesuai dengan konstitusi dan peraturan organisasi (PO) Partai Demokrat. Pasalnya, bila KLB terlaksana di luar ketentuan yang diatur AD/ART partai, akan menjadi presiden buruk bagi partai itu ke depannya.

Mahally mengatakan, untuk menyelesaikan dan mengoreksi penurunan perolehan suara Partai Demokrat dalam Pemilu 2019, bukan dengan saling menyalahkan, apalagi dengan KLB. Namun, hendaknya dengan saling menguatkan, konsolidasi, evaluasi komprehensif, dan introspeksi dari semua kader. BANDAR DOMINO 

Mahally yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB ini mengatakan, Partai Demokrat adalah partai yang punya pengalaman menang dalam pemilu dan tahu bagaimana carnya untuk bisa jadi pemenang. ujarnya.