Tudingan Jokowi Mobilisasi ASN dan BUMN Salah Keliru

Berita Politik.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) 01, Raja Juli Antoni menegaskan, tundingan mengenai capres Petahanan Jokowi mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) dan BUMN di Pilpres 2019, keliru.

"Dengan data-data yang dikeluarkan Kepala Staf Moeldoko (Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko) ini menunjukkan, adanya mobilisasi ASN ke Pak Jokowi itu malahan salah total, dan malah menunjukkan ASN cenderung ke Pak Prabowo Subianto," kata Tomi, Jumat (31 Mei 2019). AGEN POKER 

Toni menganalisis, salah satu dugaan mengapa ASN tidak mendukung petahana untuk dua periode, salah satunya meungkin karena kinerja Pak Jokowi yang selalu bergerak cepat dan bersih. Menurutnya, ASN keteteran dengan pola Pak Jokowi yang 'out of the box,' ketimbangan pola kerja ASN yang cenderung kebanyakan kurang sigap.

"Pemerintahan Jokowi kan 'good governance' dan antikorupsi membuat ASN (sepertinya) enggak suka. Jokowi datang sebagai pembaharu, giatnya bekerja. Ini merepotkan birokrat kita mengerjakan sesuatau something out the box," jelasnya. BANDAR POKER 

Karenanya, adanya data pegawai BUMN yang memilih kubu 02 mencapai 78% dan ASN 72% memilih capres Prabowo Subianto telah membantah tuduhan yang selama ini mengatakan ada mobilisasi di level ASN kepada Jokowi-Ma'ruf Amin. Termasuk di komplek Mensesneg sekali pun Jokowi kalah.

"Jadi data itu hanya diberikan untuk membantah mobilisasi digambarkan kubu 02 tersebut, hanya isapan jempol saja," pungkas Toni. AGEN CEME 

Gugatan Capres Prabowo-Sandiaga Uno

Sebelumnya, pasangan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendaftarkan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstituasi (MK) pada Jumat 24 Mei 2019 malam. BANDAR CEME 

Dengan Permohonan dilayangkan Bambang Widjojanto sebagai Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno bersama anggotanya.

Dalam salinan surat permohonan sengketa hasil Pilpres 2019, terdapat 37 halaman yang membeberkan poin dugaan dalam kecurangan Pilpres 2019 yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), baik sebelum, saat, maupun sesudah Pemilu 2019 berjalan.

Menurut kubu Prabowo-Sandiaga Uno, tidak netralnya Polri terlihat saat Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Aziz, yang mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada paslon 01, Jokowi-Ma'ruf Amin, oleh Kapolres Garut.

Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Garut. Dalam gugatan disebut, para kapolsek akan dimutasi jika poslon 01 kalah di wilayahnya. AGEN DOMINO 

Masih berdasarkan salinan, kubu Prabowo Subianto mengaku masih memiliki banyak bukti keberpihakan Polri. Namun akan diungkap dalam persidangan. Tidak diungkap sekarang demi menjaga keamanan barang bukti.

Tim BPN menilai modus penyalahgunaan wewenang lainnya yaitu dengan menggerakkan birokrasi dan sumber daya BUMN untuk mendukung pemenangan paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun di sini juga tim BPN melampirkan bukti link berita untuk memperkuat gugatannya. BANDAR DOMINO 

Dari 35 link berita yang dilampirkan sebagai bukti, di antaranya adalah berita Sura.com 10 April 2019 dengan judul "Jokowi Mndapat Dukungan Saat Hadir Silaturahmi Nasional Kepala Desa" sebagai bukti P-24, berita IDNNews.id 3 Maret 2019 dengan judul "ASN Jangan Netral: Sampaikan Program Jokowi" sebagai bukti P-27.