PDIP Dapat Apa? Parpol Koalisi Jokowi Minta Jatah Menteri

Berita Politik.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memiliki rumus terdiri terkait dengan susunan menteri kabinet Presiden Jokowi jilid ll. Menurud dia, susunan kabinet kerja Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin periode 2019-2024 akan diisi oleh banyak calon menteri dari partai politik.

Mengenai partai mana yang mendapat jatah menteri, dia menilai tergantung dari hasil pemilihan legislatif 2019. PDIP dianggapnya berpotensi paling banyak mendapatkan jatah menteri. Wajar saja kabinet gabungan diisi oleh calon menteri dari partai politik dan profesional. Menurut dia, dalam partai politik juga pasti adalah seorang yang profesional. Sehingga kualitasnya tidak kalah dengan menteri dari kalangan profesional, menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla. AGEN POKER 

"Itu juga tidak berarti tidak profesional. Banyak juga menteri-menteri dari partai juga profesional," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin menilai, pembagian kursi menteri akan disesuaikan dengan partai koalisi yang ada. Dia menambahkan, sampai kini di pihaknya belum ada membahas masalah kursi kabinet. Sehingga untuk nama belum ada yang muncul. BANDAR POKER 

"Belum, belum, masing-masing berapa, apalagi orangnya. Kan belum dibahas," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut, sejak awal pembentukan kabinetnya, tidak ada istilah jatah-jatahan kursi menteri untuk partai politik pendukungnya.

"Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri? Atau menteri apa? Enggak pernah," kata Presiden Joko Widodo dalam wawancara khusus dengan Tim LKBN Antara di Istana Merdeka Jakarta, Rabu 12 Juni 2019.

Menurut Jokowi, semua partai pendukungnya sudah mafhum bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Namun ia menjelaskan bahwa kemudian wajar jika ada partai-partai tertentu dengan persentase perolehan suara yang besar mendapatkan porsi kursi menteri yang lebih banyak. AGEN CEME 

"Kalau beliau-beliau tahu itu hak prerogatif presiden, ya logis persentase gede masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat, ya enggak gitu, bukan penjatahan, normal saja," katanya.

Hal itu dianggapnya bukan sebagai penjatahan. Menurut dia, ini merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam dunia politik dan pemerintahan. Dengan cara itu, Jokowi mengaku tetap bisa mempertahankan kekompakan koalisi pendukungnya selama ini. BANDAR CEME 

"Nyatanya lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen, semua bisa dibicarakan saya kira dari pengalaman tidak ada masalah," katanya.

Sikap Wasekjen PDIP

Sementara itu, Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga memastikan, partainya tidak pernah meminta jatah kursi menteri. Namun begitu, PDIP akan memberikan kader terbaik jika Jokowi meminta pihaknya untuk mengisi posisi menteri.

"Tidak harus namanya meminta. Pasti akan diberikan yang terbaik. Kenapa? Karena memang beliau juga datang dari PDI Perjuangan," ungkap Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga, di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis 4 Juli 2019. AGEN DOMINO 

Soal menteri ini, ibuh dia, PDIP memberikan wewenang penuh kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputi yang akan berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo. Sementara terkait patokan jatah menteri parpol koalisi, PDIP menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo. Susunan kursi menteri merupakan ranahnya presiden.

"Sebagai partai terbesar yang dengan kursi terbesar di DPR kami menghormati konstitusi. Kalau itu merupakan kewenangan presiden kita serahkan kepada presiden," kata Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4 Juli 2019).

Soal jatah kursi menteri, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno masih menutup rapat-rapat berapa banyak yang diinginkan partainya. Lanjutnya, dengan penentuan kursi kabinet harus ada azas kepatutan. BANDAR DOMINO 

"Tidak. Kami tidak, itu ada azas kepatutan, you lihat aja, kalau yang lain kursinya sepertiga dari kami terus minta 10, terus kami minta berapa?," ucap dia.

Ketua DPP PDIP Hendrawan juga tidak ambil pusing dengan partai koalisi yang sering menyebut jumlah kursi menteri yang diinginkan. Bagi dia, ucapan itu hanya manuver politik.

"Ini kan hanya manuver-manuver dan ya pemberian isyarat sinyal. Presiden itu menghadapi dengan isyarat-isyarat seperti ini, bisa ketua umum partai juga. Dan kadang-kadang menyampaikan itu hanya untuk mengisi berita media," pungkasnya.