Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Peta Koalisi Jokowi Vs Prabowo Berubah?

PORKASPOKER - Sore itu, secangkir teh  hangat menjadi skasi pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Agus Harimutri Yuhoyono (AHY). Dengan keduanya berbicara empat mata di ruang kerja presiden. Tidak ada yang tahu apa persisnya yang mereka perbincangkan.

AGEN POKER - Pada hari Kamis (2 Mei 2019), Pak Joko Widodo (Jokowi) memang mengundang Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat itu ke Istana.

Komandan AHY mengaku membahas kondisi politik usai Pemilu 2019 dengan Pak Jokowi. Ia juga menyampaikan salam hormat dari sang ayah, SBY untuk kepala negara. Dan, tidak lama kemudian, tiba-tiba 'setan gundul' bikin geger Tanah Air.

BANDAR POKER - Istilah tersebut dimunculkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Andi Arief di tangah isu kerengganggu Koalisi Adil Makmur Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyeruk. Ia menyebut 'setan gundul' ini menganggu koalisi Gerindra, Berkarya, PKS, dan PAN.

"Dalam koalisi adil makmur ada Gerindra, Demokrat, PKS, Berkarya, dan rakyat. Dalam perjalanannya muncul elemen setan gundul yang tidak rasional, mendominasi dan cilakanya Pak Prabowo Su7bianto mensubordinasikan dirinya. Setan Gundul ini yang memasok kesesatan menang 62%," kata Andi, Senin 6 Mei 2019.

AGEN CEME - Sebelumnya, kedua petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) terang-terangan berbelok dari kebijakan partai dan menyatakan dukungan ke Pak Jokowi. Dan Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan telah menyatakan dukungannya untuk capres pertahana Pak Jokowi dalam Pilpres 2019. Begitu juga kader PAN, Bima Arya yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Bogor.

Malah, pada rapat internal bersama Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Bara mengaku tidak mendapat teguran terkait sikap politiknya. Kendati ada petisi yang menuntut dia dipecat dari PAN. Namun Partai Demokrat sendiri telah menyatakan bakal mengakhiri koalisinya dengan partai pengusung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandaiaga Uno, jika Jokowi-Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU.

SBY dan PAN

BANDAR CEME - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menegaskan, partainya memiliki kedaulatan untuk mendapatkan sikap politik setelah penetapan pasangan calon presiden terpilih. Bisa tetap atau berada di dalam pemerintahan, atau berada dalam pemerintahan.

"Jadi Partai Demokrat setelah itu berdaulat dan nanti menentukan sikap pilitiknya, apakah berada di luar pemerintahan atau  berada di dalam pemerintahan," jelasnya.

Namun, sikap itu akan dibahas majelis tinggi yang dipimpin Ketua Umum Demokrat SBY, terlebih dahulu. Begitu juga dengan PAN. Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengatakan, saat ini, partainya masih setia pada Koalisi Adil Makmur. Tetapi, sikap tersebut bisa saja berubah.

"Partai PAN tetap di koalisi adil makmur. Itu keputusan Rakernas 2018, dan hanya bisa diubah memalui Rekernas. Biasanya peserta Rekernas sangat mendengarkan nasihat Pak Amien (Rais), " ujar Drajad Wibowo, Jakarta, Selasa 7 Mei 2019.

AGEN DOMINO - Kepala pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani berpendapat, dengan perubahan haluan koalisi merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi di Tanah Air. Terlebih, Indonesia menganut sistem pemilu prseidensial yang memang memungkinkan hal itu terjadi.

Bagai simbiosis mutualisme, dengan perubahan haluan seperti itu perlu dilakukan. Ada faktor-fakor yang harus dipertimbangkan untuk mengubah sikap politik partai. Misalkan, untuk menjaga eksistensi partai politik, memberi 'pupuk' ke sosok baru, atau mencari dukungan di perlemen.

Demokrat  Merealisasikan AHY

BANDAR DOMINO - Pada kasus Demokrat, Sri Budi menjelaskan , partai ini butuh saran untuk membesarkan AHY. Dan pada Pemilu 2019, AHY sendiri tidak mencobloskan diri sebagai calon legislatif, sehingga tidak mungkin 'bermain' di area itu. Bisa saja, Demokrat menjadi partai oposis kritis. Namun selama ini, lanjutnya, Partai Demokrat tidak merealisasikan sikapnya sebagai opasis sekritis atau PKS.

"Dalam hal ini Demokrat membutuhkan figur AHY di level nasional untuk 2024. Jdi tentu saja ruang-ruang yang bisa kemudian di mana dia bisa bermain. Kalau di eksekutif jadi menteri, tentu saja ruangnya besar. Tetapi itu kan dia harus berbalik arah koalisi," tutur Sri Budi.

Kemudian muncul pertanyaan, apakah ini akan disetujui oleh struktur partai hingga tingkat paling bawah? Sri Budi memprediksi, ada kemungkinan Demokrat mengambil sikap seperti 2014. Ada di tengah. Tidak dekat, tetapi tidak jauh dari Pak Jokowi.